Ratusan sopir truk demo Pelindo cabang Pontianak

ratusan sopir truk melakukan unjuk rasa mendesak pelindo ii cabang pontianak supaya menekan uang bongkar muat pada areal pelabuhan yang besarannya mencapai rp1,6 juta.

kami minta pelindo ii cabang pontianak membatalkan rencana menaikkan tarif bongkar muat truk dan besarannya rp1,6 juta, tutur bendahara persatuan sopir pelabuhan besar (pspb) iskandar di pontianak, jumat.

iskandar mengajarkan, rencana kenaikan tarif bongkar muat tersebut sangat memberatkan para sopir truk, makanya hari ini rekan-rekan sopir mogok tidak mengerjakan bongkar muat pada areal pelabuhan.

kami menginginkan bagian pelindo ii cabang pontianak membatalkan rencana kenaikan tarif bongkar muat itu.

Informasi Lainnya:

dalam mengerjakan aksinya itu, sempat terjadi insiden kecil diantara kaum sopir yang melakukan unjuk rasa, karena sopir yang tergabung pada pspb sudah sepakat melakukan mogok, akan tetapi banyak sopir truk lainnya tetap mengerjakan aktivitasnya.

iskandar menyesalkan, kebijakan pelindo ii cabang pontianak yang tak berpihak kepada sopir truk juga cenderung berpihak terhadap sopir kontainer.

dengan kebijakan baru tersebut penghasilan kami merupakan menurun, karena pada sehari daripada empat kali bongkar muat dipangkas merupakan dua, juga dibebankan tarif bongkar muat dan mahal, dibandingkan melalui pemilik kontainer yang hanya dibebankan uang sebesar rp1,1 juta, ungkapnya.

sementara itu, general manager pelindo ii cabang pontianak, sebulon butar butar menyampaikan, sesudah mengerjakan pertemuan melalui perwakilan sopir truk, ketentuan tarif masih sudah belum diberlakukan karena menunggu keputusan dari pusat.

kami hingga ketika ini belum bisa mengambil langkah, terkait tuntutan pengurangan besaran tarif yang diajukan oleh kaum teman-teman sopir truk, karena kewenangannya pada pusat, ujarnya.

ia menjelaskan, mengenai permintaan pengurangan besaran tarif daripada rp1,6 juta menjadi rp1,4 juta masih menunggu keputusan dari pusat. kami harapkan kaum sopir bisa bersabar sambil menunggu keputusan dari pusat, ujarnya.